Oleh Any Setianingrum M.E,Sy
Penulis adalah akademisi, pemerhati Ekonomi Syariah dan alumni Magister ekonomi Syariah Universitas Azzahra

Kemarahan masyarakat luas sepertinya dianggap angin lalu oleh para pelaku suap menyuap, terbukti dari sebelum era reformasi hingga hari ini, aneka kasus korupsi terus menerus menghujani Indonesia. Maraknya berbagai ulasan sengit kasus suap menyuap di berbagai kalangan masyarakat dan media sepertinya juga masih lebih lambat dengan kecepatan munculnya nama-nama baru pelaku suap menyuap. Hingga kasus sebelumnya banyak yang menguap begitu saja karena perhatian publik secara reflek beralih kepada kasus baru. Rasa malu,  rasa berdosa, penyesalan dan permohonan maaf  nyaris tidak pernah terbaca dengan jelas pada pelaku yang sudah dinyatakan bersalah oleh hukum sah negara. Padahal implikasi praktek suap menyuap khususnya terhadap perekonomian dan efek dominonya sangat merugikan masyarakat.

Dalam Islam kegiatan suap menyuap sangat tercela dan dilarang keras. Islam menyebut suap menyuap dengan Ar-Risywah, yang artinya secara singkat adalah pemberian apa saja kepada pihak lain untuk mendapat keputusan dengan cara batil. “Rasulullah  SAW melaknat/mengutuk orang yang menyuap, yang menerima suap dan orang yang menghubungkan keduanya,” (HR. Ahmad). Ditinjau dari prinsip ekonomi syariah, ar-risywah adalah salah satu kegiatan yang memperburuk perekonomian dan moral suatu bangsa.

Salah satu buruknya perekonomian ditandai dengan laju inflasi yang tinggi. Dan salah satu penyebab inflasi adalah human error atau kesalahan manusia, yang salah satunya diakibatkan oleh tindakan korupsi dan administrasi yang buruk, dimana suap menyuap termasuk di dalamnya. Tindakan suap menyuap akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi pada dunia usaha. Dunia usaha terpaksa menaikkan harga jual pada tingkat profit normal, disebabkan biaya produksi membengkak karena adanya uang siluman untuk menyuap. Harga akan mengalami distorsi karena adanya komponen biaya yang seharusnya tidak muncul, sehingga harga jual kepada konsumen pun tidak mencerminkan nilai sumber daya yang sebenarnya dari proses produksi. Adanya biaya suap menyebabkan alokasi sumber daya berjalan dengan tidak efisien, dan merusak tingkat produktivitas. Hingga pada akhirnya merusak perekonomian secara umum dan sangat merugikan masyarakat luas.

Dalam kajian ekonomi syariah, tidak hanya menyoroti kerugian secara  material/fisik, namun yang lebih penting adalah terjadinya kerugian multi dimensi, meliputi jasmani rohani, lahir batin, dunia akherat. Sebab yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan ekonomi syariah adalah keuntungan dan keberkahan yang dikenal sebagai maslahah, yang sejatinya itulah yang dituntut dan diminta oleh jiwa raga kita. Tindakan suap menyuap walaupun menguntungkan individu pelaku suap menyuap dengan bertambahnya harta secara nominal, namun sangat merugikan agama, jiwa, akal dan keluarga/kehormatannya. Walaupun wujud kerugian tersebut tidak selalu kasat mata/tidak nampak secara fisik, tapi proses terbentuknya kerugian tersebut akan terus bekerja secara kumulatif disadari ataupun tidak oleh para pelaku. Hasil akumulasi kerugian tersebut pasti akan mereka dapatkan di dunia maupun di akherat, sebagaimana hukum aksi dan reaksi dalam ilmu fisika.

Maraknya kasus suap menyuap di negeri ini juga tidak akan lolos dari dampak buruk terhadap perekonomian secara umum. Sebab dalam perspektif ekonomi syariah kegiatan ekonomi seperti mata rantai yang saling terkait satu dengan lainnya, apalagi di era globalisasi saat ini. Sehingga perspektif yang harus dipakai tidak hanya secara individual namun juga secara kolektif. Jika dalam kegiatan ekonomi terdapat pihak yang mengabaikan nilai moral dan etika maka secara otomatis akan menebarkan efek domino yang beruntun, seperti ketidakadilan, kesenjangan pendapatan, kerusakan sumber daya dan lingkungan dan rusaknya perekonomian secara umum,  hingga sangat berpotensi mengakibatkan berbagai kejahatan baik di dunia usaha maupun masyarakat yang akan berujung pada kemerosotan peradaban manusia.

Akumulasi dari ekonomi biaya tinggi pada dunia usaha, memburuknya perekonomian dan merebaknya kejahatan di dunia bisnis dan di berbagai strata sosial masyarakat akan dirasakan oleh seluruh warga negara, baik yang terlibat praktek suap menyuap maupun tidak. Kredibilitas bangsa pun menjadi terpuruk di mata dunia internasional, hal itu bisa diketahui dari peringkat penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan tingkat korupsi yang banyak dibuat oleh berbagai institusi Internasional.

Indonesia sendiri menempati peringkat terbawah di Asia Pacific dalam penerapan praktik GCG, berdasarkan data yang dilaporkan CLSA (Credit Lyonnais Securities) pada tahun 2003. Hasil senada juga dilaporkan berdasarkan penelitian Mckinsey & Company  mengenai peringkat pelaksanaan GCG yang melibatkan para investor di Asia, Eropa, dan Amerika terhadap lima Negara di Asia menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan GCG (McKinsey Investor Opinion Survey,1999-2000). Data lainnya yang masih seirama, bersumber dari Transparency International Ranking tahun 2010,  Indonesia berada pada peringkat 110 indeks persepsi korupsi, dari 200 negara di seluruh dunia. Dan ternyata di Asia Pasifik sendiri, Indonesia adalah negara paling korup dari 16 negara yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis. Hasil senada juga dikeluarkan oleh Survey Political and Economic Risk Consultancy yang menyatakan Indonesia merupakan negara yang paling tinggi tingkat KKN-nya di Asia. Dengan kata lain selama ini para pelaku korupsi dan suap menyuap memberi andil besar pada rusaknya martabat bangsa di mata dunia internasional.

Sebagaimana dampak buruknya yang bersifat sistemik, maka penanganan kasus suap menyuap harus ditangani secara sistemik pula, dengan perbaikan paradigma. Paradigma masyarakat, dalam menilai kesuksesan dan menghargai orang yang berdasarkan keberadaan harta dan jabatan harus diluruskan, karena sejatinya orang yang paling mulia di mata Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa. Masyarakat harus lebih menghargai kejujuran daripada kemewahan materi, ketinggian ilmu daripada tingginya jabatan, ketrampilan/profesionalitas daripada kedekatan dengan penguasa dan keindahan akhlak dari pada keindahan fisik. Jika masyarakat luas memposisikan kejujuran, akhlak, ilmu, ketrampilan dan profesionalitas menjadi indikator kesuksesan dan penghargaan, maka secara otomatis orang tidak akan tertarik dengan praktek suap menyuap sekaligus juga akan merasa malu, berdosa dan jatuh kehormatannya jika melakukannya.

Dipublikasikan juga di Republika online

Penulis adalah akademisi, pemerhati Ekonomi Syariah dan alumni Magister ekonomi Syariah Universitas Azzahra

Suap Menyuap Vs Prinsip Ekonomi Syariah is a post from: M.Ei Azzahra

Selain mengatur ibadah ritual yakni hubungan langsung dengan Allah Swt, Islam juga mengatur interaksi antar manusia  lintas agama dalam kegiatan ekonomi, sejauh itu tidak melibatkan perkara, zat dan cara yang dilarang.  Walaupun dalam kegiatan ekonomi, Islam berbicara masalah pengaturan hubungan, hak dan kewajiban antara pelaku ekonomi baik muslim maupun non muslim secara adil, namun apakah sistem ekonomi syariah tidak berseberangan dengan tujuan negara Republik Indonesia yang bukan negara Islam, atau dengan kata lain apakah sistem ekonomi syariah berseberangan dengan nasionalisme?

Salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam kegiatan ekonomi Islam adalah amanah dan memperhatikan tingkatan maslahah/sistem prioritas sesuai syariah. Contohnya dalam kegiatan produksi dan konsumsi, sebagai aplikasi dari nilai amanah, Islam menganjurkan memberdayakan  sumber daya yang telah dikaruniakan Allah Swt di sekitar kita terlebih dahulu, baru jika tidak ada lagi sumber daya yang terdekat, bisa mencari ke lingkungan yang lebih luas. Jadi dalam hal ini Islam mendukung produksi lokal yang memanfaatkan sumber daya lokal, demikian pula Islam mendukung konsumsi produk lokal dibanding produk asing, dalam rangka memaksimalkan maslahah disekitar kita terlebih dahulu. Namun marak kita temui fenomena penggunaan barang-barang impor di negeri ini. Sementara di waktu yang sama, marak pula industri sejenis dalam negeri kembang kempis kesulitan dalam mencari pasar. Bahkan Tak hanya produk-produk besar, engsel, sekrup, dan isi staples pun Indonesia harus impor dari China. Dominasi produk impor semakin kuat karena konsumen nasional masih berorientasi memilih produk impor (import minded) dengan menganggap produk impor lebih berkualitas dan bergengsi, tapi mengesampingkan nilai amanah dan maslahah (keuntungan ekonomis sekaligus keberkahan) yang sebenarnya selaras dengan nilai nasionalisme.
Pada penggunaan teknologi, ekonomi syariah memberlakukan sistem penggunaan teknologi konstan (P3EI, 2008), yang artinya penggunaan teknologi tidak ditujukan untuk semata-mata mencapai keuntungan maksimum. Penggunaan teknologi dalam ekonomi Islam ditujukan untuk mencari kombinasi output maksimum dengan menempatkan sumber daya insani pada harkat dan martabatnya untuk mencapai maslahah maksimum, barulah diputuskan teknologi apa yang tepat digunakan. Jadi fenomena penggunaan teknologi yang menyebabkan sumber daya insani terpinggirkan dan berdampak timbulnya mudharat yang lebih besar demi meraih keuntungan setinggi-tingginya tidaklah dibenarkan dalam sistem ekonomi syariah. Demikian pula penggunaan teknologi yang tidak memberdayakan potensi lokal yang terdekat secara maksimal, dan justru memprioritaskan  sumber daya asing tidak direkomendasikan dalam sistem ekonomi syariah. Namun faktanya, tidak sedikit  pengangguran di negeri ini terpaksa harus gigit jari menyaksikan teknologi mutakhir berdatangan dari negara asing yang makin mempersempit lapangan kerja atau hanya menempatkan manusia sebagai cadangan saja.

Rasulullah SAW mencontohkan sinergi pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan pasar dalam akselerasi pembangunan ekonomi di Madinah yang dalam waktu singkat tumbuh menjadi kota yang maju, sejahtera, adil, mandiri tanpa ketergantungan pada bahan baku, produk dan hutang asing. Dukungan masyarakat umum sebagai konsumen utama yang membeli dan menggunakan produk-produk yang ditawarkan di pasar yang dibangun Rasulullah SAW, sebagai institusi yang menjamin terciptanya keadilan ekonomi sangat ampuh menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus distribusi pendapatan, yang menghasilkan keuntungan ekonomis sekaligus keberkahan bagi seluruh masyarakat Madinah, baik muslim maupun non muslim.

Paparan tersebut di atas menyimpulkan bahwa dalam sistem ekonomi syariah menganut Azas keunggulan komparatif (keunikan suatu negara dan tidak dimiliki oleh negara lain, yang memiliki keunggulan dan dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan), dan juga sistem prioritas sesuai tingkatan maslahah, serta menempatkan harkat dan martabat sumber daya insani pada tempat yang tinggi, guna mencapai maslahah maksimum. Dengan kata lain, membangun bangsa, dengan memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya insani sesuai harkat dan martabatnya lebih menjamin keuntungan dan keberkahan ekonomi, daripada bergantung pada produk-produk dan hutang asing serta teknologi yang mengesampingkan aspek maslahah secara komprehensif. Selama ini, berapa besar biaya sosial dan problemantika yang harus ditanggung akibat ketergantungan dengan hutang dan produk asing serta penggunaan teknologi dari luar yang hanya mengejar keuntungan setinggi-tingginya namun mengabaikan aspek pemberdayaan sumber daya insani?

Kesimpulan dari uraian di atas adalah sistem ekonomi syariah mendukung sebuah negara untuk menjunjung tinggi nasionalisme dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsinya.  Sistem ekonomi syariah dan nasionalisme memiliki kesamaan pandangan untuk mencintai produk dalam negeri, bebas dari tekanan dan hutang asing, mendahulukan sumber daya lokal, memilih teknologi konstan guna tetap dapat memberdayakan manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memaksimalkan kombinasi output lokal setempat, serta menempatkan warga negara sendiri sebagai key person dalam pembangunan ekonomi. Nasionalisme dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan efektifitas sosial yang dampaknya selain keuntungan juga keberkahan bagi masyarakat luas. Sistem ekonomi syariah tidak berseberangan dengan tujuan negara, justru mempertegas dukungannya terhadap nasionalisme dalam pembangunan ekonomi, untuk mendapatkan tingkat maslahah maksimum bagi seluruh elemen bangsa.

(Penulis adalah Alumni Program pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Azzahra)

Sistem Ekonomi Syariah Mendukung Nasionalisme is a post from: M.Ei Azzahra

Bersamaan dengan itu, sesuai dengan tuntutan “pasar” merebak pula berdirinya institusi pendidikan ekonomi syariah. Berbagai kampus seperti berlomba-lomba mendirikan institusi pendidikan ekonomi syariah, yang sebelumnya masih banyak dianggap sebagai hal yang tabudi kalangan akademisi bidang ilmu ekonomi pada umumnya.

Secara pragmatis, banyak institusi pendidikan ekonomi syariah yang kemudian menyiapkan para sarjana bidang ekonomi syariah yang “siap pakai” di pasaran. Praktik ekonomi syariah memang bisa tidak membedakan mana yang muslim dan mana yang bukan muslim. Kaum non-muslim pun bisa menjalankan praktik ekonomi syariah, meskipun dia tidak mengimaninya sebagai satu kewajiban, tetapi menjalankan praktik ekonomi syariah semata-mata sebagai aktifitas bisnis yang mendatangkan keuntungan.

Itulah yang membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Seorang Muslim senantiasa mendasari seluruh aktifitas perbuatannya sebagai manivestasi ibadah kepada Allah SWT. Termasuk dalam melakukan praktik bisnis syariah, tujuan utama seorang Muslim adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT, bukan hanya mencari keuntungan semata, meskipun keuntungan adalah hal yang wajar harus dikejar dalam setiap aktifitas bisnis.

Untuk dapat memahami hakikat dan tujuan yang mendasar dalam aktifitas kehidupan Muslim itulah, maka setiap pelaku ekonomi syariah seyogyanya memahami dasar-dasar ajaran islam secara mendasar dan komperehensif. Dalam bahasa sederhana, jangan sampai pelaku bisnis syariah tidak memahami mana yang merupakan ajaran tauhid dan mana yang syirik, mana yang hq dan mana yang bathil. Pemahaman dan niat yang benar itulah yang menjadikannya sebagai pelaku bisnis Muslim sejati yang membedakannya dengan pelaku bisnis syariah dari kalangan non-Muslim.

Untuk itulah dia harus memahami fondasi ekonomi syariah, yang tidak lain adalah pemahaman terhadap konsep-konsep pokok dalam Islam (Islamic Worldview). Dia harus memahami apa hakikat Al-Qur’an dan apa bedanya dengan kitab-kitab agama lain. Dalam kaitan ini, dia harus tahu, bagaimana metodologi yang benar dalam menafsirkan Al-Qur’an. Sebab, Al-Qur’an adalah wahyu, dan memiliki metode yang khas dalam penafsirannya.
Seorang ekonom Muslim harus memahami apa makna ad-Dinul Islam dan apa bedanya Islam dengan agama-agama lainnya. Begitu pula, dia harus memahami konsep keilmuan dalam Islam yang unik yang berbeda dengan konsep-konsep ilmu pada peradaban lainnya. Dia pun dituntut untuk memahami apa yang “benar” dan apa yang “salah” menurut Islam. Tentu saja, dia harus memahami, apa konsep Islam tentang manusia, tentang alam, dan sebagainya.

Karena sedang hidup dalam percaturan globalisasi, maka seorang ekonom syariah tidak mungkin melepaskan diri dari wacana tentang peradaban global yang sedang bermain dalam pentas dunia saat ini. Untuk itu, dia harus mempunyai wawasan yang memadai dalam percaturan konsep dan pemikiran global, khususnya wawasan tentang peradaban barat. Sebab, peradaban inilah yang sedang menguasai umat manusia dalam hamper seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam aspek ekonomi.

Seuai dengan tujuan pendidikan Islam – yakni untuk membentuk manusia beradab – idealnya, seorang ekonom Muslim atau ekonom syariah, bukan hanya menguasai teknis – teknis transaksi bisnis syariah, tetapi juga memiliki pemahaman Islam yang mendalam dan semangat tinggi dalam mengamalkan Islam. Karena itu, idealnya, memang mereka harus memiliki basis studi Islam yang kuat. Apalagi, saat ini, tantangan dalam dunia pemikiran Islam sangat dinamis. Sebab, untuk memuluskan misinya dalam bidang ekonomi, Negara – Negara barat saat ini juga tidak segan – segan melakukan usaha besar-besaran dalam mempercepat liberalisasi dalam studi dan pemikiran Islam di Indonesia.

Mengingat kebutuhan pragmatis dan keterbatasan dan keterbatasan waktu, wawasan tentang studi dan pemikiran Islam, diberikan secara mendasar dan komperehensif dalam mata kuliah Islamic Worldview ini, sehingga diharapkan, ke depan, sarjana ekonomi syariah sendiri dapat mengembangkan keilmuan Islamnya lebih jauh. Wawasan ini bukan saja bermanfaat untuk membentengi dirinya dari pemikiran-pemikiran destruktif yang dapat merusak aqidahnya, tetapi juga bermanfaat untuk membuka wawasannya lebih jauh tentang keilmuan Islam. Jika suatu ketika dia berminat untuk melanjutkan studi Islam ke jenjang yang lebih tinggi, dia sudah mendapatkan wawasan yang mendasar dalam hal ini. Ibaratnya, dia sudah berada di rel yang benar, meskipun baru dalam taraf awal pemberangkatan.

Secara umum materi kuliah ini memang dirancang untuk memberikan wawasan yang mendasar tentang Islam. Diharapkan para mahasiswa akan memiliki kerangka (framework) pemikiran Islam yang kokoh, sehingga mampu menilai dan menyaring berbagai bentuk pemikiran yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dengan kata lain, , diharapkan, setelah menerima materi kuliah ini, seseorang tidak lagi terombang-ambing dalam pemikiran keagamaan, makin bersemangat dalam mendalami keilmuan Islam lebih jauh lagi, dan lebih penting lagi semakin mendorong dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Dengan dasar pemikiran semacam itu, diharapkan, sarjana ekonomi syariah bukan hanya menjadi “Zombie” dalam praktik bisnis syariah, yang menjalankan aktifitasnya tanpa ruh dan semangat ibadah. Dia bukan hanya sekedar “Homo economicus” secular yang menjalankan aktifitas bisnis syariah semata-mata untuk tujuan mengeruk keuntungan materi sebanyak-banyaknya. Tapi, dia sadar benar, bahwa tugas dia adalah menjalankan syariah sesuai dengan tuntutan aqidahnya.

Islamic Worldview dalam ekonomi syariah Oleh Adian Husaini ( Dosen pasacasarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Azzahra

Islamic Worldview dalam ekonomi syariah is a post from: M.Ei Azzahra

Prof.M. Zilal Hamzah

Ekonomi syariah bukan barang baru di dunia perekonomian walaupun di Indonesia belum banyak lembaga pendidikan yang secara komperehensif mengajarkan ekonomi syariah. Faktanya, banyak sekali sumber daya manusia yang dibutuhkan lembaga-lembaga keuangan syariah namun SDM yang siap belum banyak tersedia. Inilah salah satu tantangan para ahli , praktisi maupun lembaga pendidikan dalam menjawab kebutuhan SDM di bidang ekonomi syariah.

Lembaga-lembaga pendidikan pun dituntut untuk terus mengembangkan kurikulum atau materi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Hal ini ditujukan agar kualitas lulusan memiliki kompetensi yang mumpuni dalam partisipasinya kelak dalam pengembangannya di Indonesia.

Sekaitan dengan materi, dalam sebuah kesempatan Prof. Dr. Muhammad Zilal Hamzah, dosen senior Magister Ekonomi Syariah Universitas Azzahra pernah menegaskan bahwa para mahasiswa tidak kesulitan menerima materi yang diajarkan.

Belajar ekonomi syariah harus interaktif

Apalagi dengan adanya berbagai forum diskusi yang diadakan oleh para mashasiswa, membuat mahasiswa menjadi semakin kaya akan materi dari hasil sharing dengan teman-teman mahasiswa ataupun dengan dosen. Secara berkala juga didatangkan para tokoh untuk bertatap muka langsung dengan para mahasiswa, sehingga semua pertanyaan yang mengganjal bisa ditanyakan langsung ke ahlinya. Ini membuat proses belajar mengajar di Azzahra tidak hanya terpaku pada sebuah teori saja, tetapi juga dikembangkan melalui tanya jawa diskusi dengan teman, dosen ataupun toko-tokoh ekonomi syariah.

“Perlu diketahui bahwa sistem ekonomi syariah telah ada sejak jaman Rosululloh. Itu artinya Sistem ekonomi Syariah adalah sistem pertama dan tertua di dunia.  Sistem Ekonomi syariah telah ada sebelum sistem2 ekonomi lainnya lahir. Maka dari itu literatur yang bisa dipelajari mahasiswa sangat lah banyak. mahasiswa tidak ada yang kesulitan dalam menerima materi ekonomi syariah”, tegas beliau.

( Untuk mendownload beberapa materi ekonomi syariah yang diajarkan di Program Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah Universitas Azzahra bisa di download di halaman download).

Mahasiswa tidak kesulitan menerima materi ekonomi syariah is a post from: M.Ei Azzahra

Kalau kita bicara lembaga pendidikan, pastinya terkait kurikulum. Kualitas kurikulum yang diberikan kepada mahasiswa sangat menentukan khazanah keilmuan dari lembaga pendidikan tsb. Apalagi untuk level magister (S2), kurikulum harus mendalam terhadap satu bidang keilmuan.

Ada hal yang perlu diketahui mengenai pendidikan ekonomi syariah, lembaga2-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan S2 ekonomi syariah dapat berupa konsentrasi bawah fakultas ekonomi. Ada juga yang telah berwujud Program Studi seperti yang ada di Universitas Azzahra.  Karena wujudnya telah berupa Program Studi, maka kurikulum yang disusun adalah murni ekonomi syariah. Tidak seperti yang bersifat konsentrasi, pada awalnya mempelajari ekonomi konvensional terlebih dahulu, baru setelah memasuki semester konsentrasi, mahasiswa akan diberikan materi ekonomi syariah, itupun hanya 3-4 mata kuliah saja.

Program studi Ekonomi Syariah lebih unggul dalam kurikulum

Hal ini yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Muhammad Zilal Hamzah, Dosen Senior Magister Ekonomi Syariah Universitas Azzahra di acara Coffee break TV One Jum’at 27 Mei 2011 jam 10 pagi. Beliau menambahkan bahwasanya lembaga pendidikan ekonomi syariah yang telah berwujud Program Studi dapat dengan leluasa menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dunia kerja.

Tentunya dengan kurikulum yang sangat sesuai kebutuhan menjadikan sebuah Program Studi lebih unggul daripada konsentrasi. Dengan keleluasaannya, maka Program studi bisa sangat fleksible terhadap perkembangan terbaru kondisi perekonomisn di Indonesia saat ini. Inilah yang membuat Program studi lebih diminat para calon mahasiswa yang ingin belajar ekonomi syariah lebih mendalam lagi.

Memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum pendidikan ekonomi, dimana sudah saatnya ada ruang bagi pengkajian dan penelaahan ekonomi syariah secara lebih mendalam dan aplikatif adalah salah satu solusi atas problematika mendasar yang dihadapi oleh para pakar maupun praktisi ekonomi syariah dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki penguasaan ilmu ekonomi yang berbasis pada syariah. Dan juga ilmu ekonomi syariah harus dikembangkan dengan memadukan pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kuantitatif empiris, yang disertai oleh komprehensivitas analisis.

Kurikulum Program Studi Vs Konsentrasi (Ekonomi Syariah) is a post from: M.Ei Azzahra